You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Realisasi PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020 Capai Rp 6,9 Triliun
.
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Realisasi Perolehan PBB-P2 DKI Jakarta Tahun 2020 Lampaui Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi pajak yang dihasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun.

Realisasi PBB-P2 di tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun dari target Rp 6,5 triliun,

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari mengatakan PBB-P2 merupakan salah satu dari 13 jenis pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sendiri telah berlangsung pada Rabu (30/9) lalu.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Capai Rp 21,05 Triliun

"Realisasi PBB-P2 di tahun 2020 mencapai Rp 6,9 triliun dari target Rp 6,5 triliun. Capaian realisasi pajak ini berasal dari kontribusi 556.845 wajib pajak pribadi dan 143.611 wajib pajak badan," kata Tsani, Kamis (1/10).

Ia melanjutkan, pihaknya juga mengeluarkan kebijakan Relaksasi Pajak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 2251 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun Pajak 2020.

Kebijakan ini salah satu bentuk empati Pemerintah Provinsi (Pemrprov) DKI Jakarta kepada wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan cashflow akibat terhentinya berbagai aktivitas bisnis selama masa pandemi.

"Jadi kebijakan ini memudahkan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pembayara PBB-P2 hinggga 31 Oktober mendatang tanpa dikenakan sanksi administrasi," ucapnya.

Namun demikian, wajib pajak dapat melunasi secara bertahap kewajiban pembayaran PBB-P2 yakni melalui tiga tahapan, pada tahapan sepertiga PBB-P2 terutang paling lambat 31 Oktober 2020.

Pada tahap kedua, sepertiga PBB-P2 terutang dapat dilakukan sebelum 30 November 2020. Kemudian pada tahap ketiga, sepertiga PBB-P2 sisanya dapat dibayarkan sebelum 15 Desember 2020. Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi denda administrasi pada pembayaran PBB-P2 secara bertahap ini.

"Kebijakan ini hanya berlaku untuk ketetapan PBB tahun pajak 2020 saja sebagai bagian dari edukasi kepatuhan para wajib pajak agar tetap menunaikan pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara sesuai ketentuan yang berlaku," tandas Tsani.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2318 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1278 personTiyo Surya Sakti
  3. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye1026 personDessy Suciati
  4. Buka POR DWP DKI 2024, Pj Gubernur Teguh Harapkan Olahraga Jadi Budaya Hidup Sehat

    access_time30-10-2024 remove_red_eye979 personTiyo Surya Sakti
  5. PT KBN Perkuat Peran dalam Industri Logistik Terpadu

    access_time01-11-2024 remove_red_eye893 personAldi Geri Lumban Tobing